Shadow

Anggota Dewan URUS Sajalah Kepentingan Rakyat, Jangan Jadi Direktur PT

Anggota Dewan URUS Sajalah Kepentingan Rakyat, Jangan Jadi Direktur PT

Oleh: Yudha Baros

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau juga disebut dengan UU 17/2014 mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, pegawai negeri sipil, hakim badan peradilan, akuntan publik, pegawai BUMN, BUMD, badan lain dengan sumber anggaran dari APBN/APBD, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD.

Jelas tertera frasa : “… pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD”. Artinya, peraturan yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang untuk melakukan pekerjaan lain atau mempunyai jabatan lain adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau UU Pemda yang ada dalam Pasal 134 dan Pasal 188 UU Pemda.

Ketika seorang anggota dewan terlibat langsung dalam bisnisnya dan berhubungan dengan tugas-tugasnya, maka ini sangat berbahaya dan akan mendekatkan pada penyalagunaan wewenang. Misalnya, ketika dewan ini mengajukan rekomendasi UKL-UPL untuk bisnisnya ke Pemda yg notabene ruang tugas pengawasannya.

Berdasarkan aturan diatas, sangat tidak etis jika seorang wakil rakyat menjabat sebagai Direktur di salah satu Perseroan Terbatas (PT), apalagi tergabung dan menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha.

Mengacu dari peraturan diatas, sudah sangat jelas sanksi dari pelanggaran tersebut adalah diberhentikan sebagai anggota DPRD. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *