Shadow

Hearing Memanas, Dewan Gerindra Pertanyakan Pengalaman Kerja PT NAB

Dewan Gerindra Kota Solihin Een Adnan
OpiniTerkini.com, – Hearing gabungan Komisi 1 dan Komisi 2 bersama LSM Gemawasbi, NGO Pemerhati Lingkungan dan Pihak PT NAB sempat memanas. Hal ini dipicu, saat Dewan Gerindra Kota Bengkulu Solihin Adnan mempertanyakan pengalaman dari pihak pengelolah yang mendapatkan izin pemanfaatan kawasan hutan TWA pantai panjang Kota Bengkulu PT Noor Alif Bencoolen (PT NAB).

“Saya ingin bertanya kepada Direktur PT NAB atau yang mewakili, apakah PT NAB ini sudah memiliki pengalaman dalam mengelolah kawasan TWA,” tanya Solihin Adnan kepada PT NAB saat Hearing di DPRD Kota Bengkulu, Senin (27/7).

Mendengar pertanyaan Dewan Gerindra tersebut, Pihak NGO Kanopi Hijau Indonesia memotong bicara saat Dewan Gerindra bertanya kepada pihak PT NAB.

“Sudahlah pak Dewan, dari tadi yang kita bahas sudah bertele tele. Kini kita tegaskan aja kepada titik dugaan adanya pelanggaran, Apakah dengan status hanya baru penunjukan kawasan hutan ini menjadi TWA dan belum adanya penetapan kawasan TWA tersebut, sudah boleh diberikan izin pemanfaatan kawasan kepada pihak perusahaan,” ungkap Direktur Kanopi Ali Akbar.

Dijelaskannya, untuk pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan pantai panjang ini diduga cacat hukum atau belum memiliki kepastian hukum yang pasti.

“Bagaimana mau memanfaatkan kawasan hutan ini, statusnya aja belum jelas. Kawasan hutan ini baru ada SK Menteri penunjukan kawasan TWA, belum ada SK Penetapan kawasan ini adalah Kawasan TWA. Menurut kacamata kami (Kanopi), ada kelalaian dari Kementerian dalam pemberian izin,” tegas Ali Akbar.

Lebih lanjut, Ali Akbar menjelaskan secara gamblang atas izin yang dimiliki PT NAB dinilai cacat secara aturan.

“Soal izin tentunya bicara soal kepastian hukum. Bagaimana tidak izin tersebut kami nilai cacat secara hukum, status kawasan hutan ini saja belum jelas, apa sudah ada penetapan kawasan TWA atau belum,” ujarnya.

Menanggapi bantahan yang disampaikan Kanopi Bengkulu, Dewan Gerindra menegaskan pentingnya bertanya kepada Pihak PT NAB tentang pengalaman kerja terutama dalam mengelolah kawasan TWA.

“Jika sudah ada pengalaman kerja mengelolah kawasan TWA, tentunya ada moral kepercayaan Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Kota dalam memberikan izin pemanfaatan kawasan TWA kepada PT NAB,” kata Solihin Een Adnan dengan nada lantang dan tegas.

Sementara itu, PT NAB yang diwakili Manajer Operasional Uunk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Kota Bengkulu Solihin Een Adnan.

“Saya baru bergabung dengan PT NAB saat di Bengkulu. Mudah – mudahan PT NAB mengelolah Kawasan TWA di Kota Bengkulu ini dengan baik dan sesuai keinginan bersama. Untuk pengalaman kerja, Direktur pak Ariyono Gumay sudah berpengalaman saat di Kalimantan, Banyuwangi, dan lainnya” ucap Uunk.

Untuk diketahui, Hearing terkait pengelolaan kawasan TWA, juga dihadiri oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu beserta anggota, Ketua Komisi 2, DLH Prov Bengkulu, DLH Kota Bengkulu, Dpmptsp dan BKSDA Bengkulu. (Roos)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *